Dalam menjalankan tugasnya, instansi penegak hukum harus memiliki akuntabilitas yang tinggi. Namun, seringkali masih terjadi ketidakjelasan dalam pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, upaya peningkatan akuntabilitas instansi penegak hukum melalui pengawasan menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Menurut pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, MA, upaya peningkatan akuntabilitas instansi penegak hukum harus dilakukan secara berkesinambungan. “Pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga penegak hukum merupakan bentuk kontrol yang diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan,” ujar Prof. Jimly.
Salah satu contoh upaya peningkatan akuntabilitas instansi penegak hukum melalui pengawasan adalah dengan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Hal ini penting agar lembaga penegak hukum dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem kerjanya. Menurut Kepala Kejaksaan Agung, ST Burhanuddin, “Evaluasi kinerja merupakan salah satu cara untuk menilai sejauh mana instansi penegak hukum telah melaksanakan tugasnya dengan baik.”
Selain itu, kolaborasi antara lembaga pengawas eksternal dan internal juga perlu ditingkatkan guna memperkuat mekanisme pengawasan terhadap instansi penegak hukum. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Kolaborasi antara KPK, Ombudsman, dan lembaga pengawas internal seperti inspektorat merupakan langkah yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas instansi penegak hukum.”
Dengan adanya upaya peningkatan akuntabilitas instansi penegak hukum melalui pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan dapat memperbaiki kinerja lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya demi terciptanya penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat sipil, maupun masyarakat umum, harus bersinergi dalam menjaga agar akuntabilitas instansi penegak hukum tetap terjaga dengan baik.