Merespon Pelanggaran Hukum di Ampenan: Peran Masyarakat dan Pemerintah
Pelanggaran hukum merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan cepat dan tepat. Di Ampenan, kerap terjadi pelanggaran hukum yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam merespon pelanggaran hukum yang terjadi.
Menurut Kapolresta Mataram, AKBP Herman Suriadi, “Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam melawan pelanggaran hukum. Mereka harus proaktif dalam memberikan informasi kepada pihak berwajib agar kasus-kasus pelanggaran hukum dapat segera diungkap dan ditindaklanjuti.”
Dalam hal ini, peran pemerintah juga tidak bisa diabaikan. Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang jelas dalam penanganan pelanggaran hukum. Wakil Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana, menyatakan, “Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan aparat kepolisian dan instansi terkait untuk mengatasi pelanggaran hukum yang terjadi di wilayahnya.”
Selain itu, peran lembaga masyarakat sipil dan LSM juga sangat penting dalam mengawal penegakan hukum. Menurut Direktur Eksekutif LBH Ampenan, Andri Yanto, “LSM memiliki peran yang krusial dalam memonitor penegakan hukum. Mereka harus aktif dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.”
Dengan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga masyarakat sipil, diharapkan penanganan pelanggaran hukum di Ampenan dapat berjalan dengan baik. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal kita. Jangan biarkan pelanggaran hukum merajalela di sekitar kita. Ayo bersatu dalam melawan pelanggaran hukum!
Sumber:
1. https://www.tribunnews.com/regional/2021/09/20/akbp-herman-suriadi-masyarakat-harus-aktif-laporkan-pelanggaran-hukum-ke-polisi
2. https://www.mataramnews.co.id/2021/09/23/wawali-mataram-peran-pemerintah-penting-dalam-penanganan-pelanggaran-hukum/
3. https://www.suarapangan.com/2021/09/25/andri-yanto-lsm-harus-aktif-dalam-mengawal-penegakan-hukum/