Meninjau ulang sistem pelaporan kasus kejahatan di Indonesia merupakan langkah yang penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum di negara ini. Sistem pelaporan kasus kejahatan saat ini masih memiliki berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien dan transparan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, “Sistem pelaporan kasus kejahatan di Indonesia masih terbilang kurang efektif karena banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan.” Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kasus kejahatan yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib karena berbagai alasan, seperti takut akan konsekuensi atau kurangnya keyakinan terhadap sistem hukum yang ada.
Dalam mengatasi masalah ini, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap sistem pelaporan kasus kejahatan agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang mengungkapkan bahwa “transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelaporan kasus kejahatan merupakan kunci utama dalam menjamin keadilan bagi masyarakat.”
Sebagai langkah awal, pemerintah dapat memperkuat mekanisme pelaporan kasus kejahatan melalui penerapan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan secara online. Selain itu, perlu juga peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaporan kasus kejahatan demi terciptanya masyarakat yang peduli hukum.
Dengan meninjau ulang sistem pelaporan kasus kejahatan di Indonesia, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih transparan, adil, dan akuntabel bagi seluruh warga negara. Sehingga, setiap tindak kejahatan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat demi terciptanya rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.