Manfaat pengaduan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan ketidakpuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, “Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah. Dengan adanya pengaduan masyarakat, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya serta lebih transparan dalam mengelola kebijakan publik.”
Salah satu manfaat dari pengaduan masyarakat adalah sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kinerja pemerintah. Dengan adanya pengaduan masyarakat, pemerintah dapat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Selain itu, pengaduan masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mendorong pemerintah agar lebih akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya pengaduan masyarakat, pemerintah akan lebih terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik.
Menurut data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aware akan pentingnya peran mereka dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manfaat pengaduan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah sangat besar. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara harus terus aktif dalam memberikan pengaduan agar pemerintah dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.