Penyelesaian kasus besar di Indonesia memang menjadi tantangan yang kompleks. Banyak kasus-kasus besar yang belum terselesaikan dengan baik, seperti kasus korupsi, kasus narkotika, dan kasus kejahatan transnasional lainnya. Namun, tentu saja ada solusi untuk mengatasi tantangan ini.
Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, “Penyelesaian kasus besar di Indonesia membutuhkan kerjasama yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan baik.”
Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus-kasus besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Pidana, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang mengatakan bahwa “Transparansi dalam penyelesaian kasus besar akan membantu mencegah adanya permainan politik atau intervensi yang dapat menghambat proses penegakan hukum.”
Selain itu, perlu juga adanya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus besar. Menurut data yang dirilis oleh KPK, masih banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan dengan baik karena kurangnya bukti yang kuat dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih besar terhadap aparat penegak hukum dan memberikan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kasus-kasus besar tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, “Pemerintah akan terus mendukung upaya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus besar di Indonesia.”
Dengan adanya kerjasama yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, serta dengan peningkatan transparansi dan kualitas dalam penanganan kasus-kasus besar, diharapkan penyelesaian kasus-kasus besar di Indonesia dapat tercapai dengan baik dan adil untuk semua pihak.